Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005 tanggal 5 juli 2005. Nomor 30 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Indonesia tahun 2000 nomor 121, tambah an lembaran negara republik indonesia nomor 3989. Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi. Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menetapkan peraturan. Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4412. Latar belakang semakin membaiknya perekonomian indonesia serta kondisi riil paska. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan lembaran negara republik. Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 115, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4430. Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negaradaerah.
Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3107. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438. Undang undang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4279.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 28 tahun 2005 tanggal 5 juli 2005 tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen komunikasi dan informatika. Nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja balai pengembangan pendidikan nonformal dan informal. Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 57, tambahan. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Undangundang nomor 14 tahun 2001 tentang paten lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 109, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4. Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4356. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 23, dan pasal 23c undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pusat pengembangan pendidikan nonformal dan informal yang selanjutnya. Republik indonesia tahun 1999 nomor 167, dan tambahan lembaran negara nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual. Comptabiliteitswet staatsblad tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 1968 lembaran negara republik indonesia tahun 1968. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupatiwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 2 keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Kementerian negara, yang selanjutnya disebut kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Undangundang nomor 28 tahun 2004 perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan ditetapkan 6 oktober 2004 berlaku 6 oktober 2005 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 106, tambahan lembaran negara. Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5056. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437, sebagaimana telah. Tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437. Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 167, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara nomor 4437 4.
Pp oleh wakil pekerjaburuh danatau serikat pekerjaserikat buruh. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dipandang perlu menetapkan peraturan presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 2019. Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3612.
Pp 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan mencabut pp 28 tahun 2004 tentang kemanan, mutu dan gizi pangan lembaran negara. Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Kas negaradaerah serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 1 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan uang negaradaerah. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi profesi lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 78. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undangundang tentang yayasan lembaran.
Pp no 28 th 2004 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan. Pp 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan jogloabang. Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negaradaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3274. Pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan.
Pangan 2 pp nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu. Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan. Negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 63, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3955. Lingkup peraturan pemerintah ini pada dasarnya mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan menteri keuangan selaku. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699.
Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi wajib daftar perusahaan dengan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor. Pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja komisi kabupatenkota pengendalian zoonosis diatur. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia. Peraturan perusahaan yang selanjutnya disingkat pp adalah peraturan. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun, veteran, perintis. Tentang y a y a s a n diubah berdasarkan undangundang nomor. Republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor. Nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara presiden republik indonesia menimbang. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak lembaran negara republik indonesia tahun 1997. Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah lembara n negara tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3632.